카테고리: Indonesia

Vaksinasi Covid-19 Dimulai Februari 2021

Mulai Februari 2021, Pemerintah Korea Selatan menjadwalkan penerimaan reservasi vaksinasi Covid-19 secara berurutan, dan para imigran juga akan masuk dalam target vaksinasi gratis.

Pada 18 Januari 2021, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengejar reorganisasi sistem untuk menyediakan layanan publik terkait vaksinasi yang akan dibuka secara bertahap mulai Februari.

Masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi dapat melakukan reservasi melalui sistem, menerima informasi tentang tanggal dan lokasi vaksinasi, dan menerima layanan terkait seperti penerbitan sertifikat vaksinasi.

Pemerintah berencana memberikan bantuan obat dan vaksinasi agar seluruh warga bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis.

Selain itu, para imigran yang berada di Korea juga termasuk dalam target vaksinasi gratis.

Pemerintah Memperpanjang Larangan Berkumpul Lebih dari 4 Orang

Pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial level 2,5 untuk daerah ibukota dan sekitarnya dan level 2 untuk daerah selain ibukota, serta melarang pertemuan dengan lebih dari 4 orang, dan membatasi bisnis setelah jam 9 malam hingga 31 Januari 2021.

Pada 16 Januari 2021, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang level 2,5 di wilayah ibukota dan level 2 di daerah lain selama dua minggu lagi.

Dengan pertimbangan bahwa risiko infeksi kembali masih ada, larangan pertemuan lebih dari 4 orang dan pembatasan bisnis setelah pukul 9 juga diperpanjang.

Namun, terhitung mulai 18 Januari 2021, langkah-langkah pengetatan untuk ruang karaoke, akademi, dan gym, tidak termasuk fasilitas hiburan, diputuskan untuk dipermudah.

Pengoperasian dimungkinkan jika kebijakan pembatasan sosial diikuti, seperti membatasi jumlah pengguna menjadi satu prang per 8㎡ dan memposting jumlah kursi yang tersedia untuk setiap fasilitas.

Di kafe yang tadinya hanya diperbolehkan pembungkusan atau pengiriman, saat ini pengunjung diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman di tempat, dengan syarat bahwa hanya 50% jumlah kursi yang bisa diduduki dan pemasangan partisi di setiap kursi.

Dalam kasus fasilitas keagamaan, tatap muka diperbolehkan hingga 10% kursi di wilayah ibukota dan 20% kursi di wilayah non-ibukota.

Pemerintah Provinsi Gyeonggi Akan Memberikan Bantuan Lagi Sebesar 100.000 KRW

Pada tanggal 20 November 2020, Provinsi Gyeonggi secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah akan bantuan bencana kedua kepada seluruh penduduk Provinsi Gyeonggi sebesar 100.000 KRW per orang.

Gubernur Gyeonggi Lee Jae-myeong menyatakan bahwa, “mempertimbangkan situasi ekonomi yang parah dan keputusasaan masyarakat karena Covid-19, bantuan bencana kedua harus diberikan lebih cepat.”

Provinsi Gyeonggi berencana untuk memberikan bantuan bencana kedua ini dengan bentuk voucher lokal, yang harus digunakan dalam waktu tiga bulan sebesar 100.000 won per orang.

Pemerintah memutuskan untuk membagikan bantuan ini secepatnya tanpa menghambat aturan kebijakan pembatasan sosial.

Tenaga Keperawatan Darurat untuk Membantu Kesenjangan Layanan Kesehatan

Tenaga keperawatan darurat disediakan untuk kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang cacat, dan lansia yang menderita Covid-19.

Pada 19 Januari 2021, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan tenaga keperawatan darurat untuk memberikan dukungan kesehatan bahkan jika layanan yang ada terputus karena Covid-19 atau jika ada pekerja di fasilitas kesehatan atau anggota keluarga yang terinfeksi.

Pusat layanan sosial yang dibuka di Seoul, Daegu, Gyeonggi, Gyeongsang Selatan, Gwangju, Sejong, Chungcheong Selatan, Daejeon, Incheon, Gangwon, dan Jeolla Selatan akan merekrut tenaga perawat dan pengasuh baru untuk mendukung program tenaga keperawatan darurat.

Keluarga dan fasilitas kesejahteraan sosial yang membutuhkan dukungan akan dapat menerima bantuan dengan mendaftar ke pusat kesejahteraan administratif di domisili pasing-masing dan pusat layanan sosial kota setempat.

Jumlah Pemotongan Pajak Dinaikkan untuk Keluarga dengan Anak di Bawah 7 Tahun

Mulai Februari 2021, jumlah pemotongan pajak pada gaji bulanan untuk pekerja dengan anak di bawah usia 7 tahun, akan meningkat dari 10.000 KRW menjadi sekitar 90.000 KRW.

Pada 18 Januari 2021, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mengubah standar ‘angka bebas pajak untuk anak-anak’ dalam tabel upah yang disederhanakan dari pendapatan yang diperoleh melalui ‘anak di bawah 20’ menjadi ‘anak berusia 7 hingga 20 tahun’.

Karena anak-anak di bawah usia 7 tahun memenuhi syarat untuk bantuan tunjangan anak mulai tahun 2019, maka angka ini dikeluarkan dari ‘angka bebas pajak untuk anak-anak’, yang bisa terlihat di dalam tabel pajak yang disederhanakan.

Namun, karena jumlah pelaporan pajak tahunan berkurang karena lebih banyak pemotongan yang dilakukan setiap bulan, masayarakat membayar pajak di muka, bukannya membayar pajak lebih banyak dari seharusnya.

Wakil Presiden Samsung Dijatuhi Hukuman 2,5 Tahun Penjara

Wakil Presiden Samsung Electronics Lee Jae-yong, yang disidang dalam kasus penyuapan kepada pemerintah, dijatuhi hukuman penjara lagi setelah sebelumnya sempat masuk penjara karena kasus korupsi.

Pada 18 Januari 2021, Pengadilan Tinggi Seoul memvonis Lee 2,5 tahun penjara dan memenjarakannya sebagai karena kasus penyuapan Lee.

Lee sempat disidang pada Februari 2017 dengan tuduhan penyuapan mantan Presiden Park Geun-hye dan Choi Seo-won untuk membantu transisi kekuasaan manajemen Samsung Group.

Saat itu, pengadilan menjatuhi Lee hukuman penjara selama 5 tahun pada Agustus 2017, dan pada Februari 2018, pengadilan banding menjatuhkan hukuman sebesar 4 tahun masa percobaan dan hukuman penjara sebanyak 2,5 tahun. Ia dibebaskan setelah mendekam di penjara selama 353 hari.

Pada Agustus 2019, seluruh konsensus Mahkamah Agung mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Seoul, yang pada akhirnya menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara.

Pembukaan Layanan Pelaporan Pajak Tahunan

Layanan yang memungkinkan masyarakat untuk mencari data yang diperlukan untuk pelaporan pajak tahunan telah dimulai pada 15 Januari 2021.

Layanan Pajak Nasional mengumumkan bahwa pemerintah telah membuka layanan pelaporan pajak tahunan di situs Hometax pada 15 Januari 2021.

Mulai tahun 2021, otorisasi untuk identifikasi pengguna sudah bisa dilakukan dengan menggunakan sertifikasi swasta karena sistem sertifikat publik yang sudah dihapuskan.

Larangan Berkumpul di Atas 5 Orang Hingga 3 Januari 2021

Dari 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, reservasi dan tiket masuk untuk 5 orang atau lebih dilarang di seluruh restoran di Korea Selatan.

Pada 22 Desember 2020, pemerintah Korsel mengumumkan kebijakan khusus untuk liburan akhir tahun dan Tahun Baru.

Langkah ini akan diterapkan secara nasional dari jam 00:00 pada tanggal 24 Desember 2020 sampai jam 24:00 pada tanggal 3 Januari 2021.

Pemerintah melarang reservasi dan kunjungan di atas 4 orang.

Fasilitas olahraga musim dingin seperti resor ski, arena seluncur salju, dan arena skating yang digunakan oleh banyak orang di musim dingin juga dilarang di seluruh penjuru Korsel.

Untuk fasilitas akomodasi seperti resor, hotel, wisma, serta desa pertanian dan nelayan, reservasi dibatasi hingga 50% dari kamar, dan tamu yang melebihi kapasitas kamar tidak diizinkan untuk menginap.

Tempat wisata utama, taman nasional dan umum, dan sebagainya ditutup, serta akses pengunjung dibatasi.

Bioskop di seluruh penjuru Korsel juga berhenti beroperasi setelah pukul 21:00 dan di antara setiap penonton harus diselingi satu kursi, sedangkan di ruangan pertunjukan, harus ada dua kursi kosong di antara setiap penonton.

Suhu para pengunjung wajib untuk diperiksa saat memasuki mall dan toko besar. Pojok untuk mencicipi makanan dan memberikan sampel juga dilarang untuk meminimalkan para pengunjung melepas masker.

Sedangkan untuk fasilitas keagamaan, level 2,5 diterapkan secara nasional, serta layanan ibadah reguler, pertemuan, dan upacara tidak dilakukan secara tatap muka. Pertemuan serta makan yang diselenggarakan oleh fasilitas keagamaan juga dilarang.

80% Pekerja Migran Perempuan Mendapatkan Diskriminasi

Sebuah survei menemukan bahwa 8 dari 10 perempuan migran yang bekerja di lembaga publik Korea merasa didiskriminasi karena alasan seperti gaji atau karier.

Pada 16 Desember 2020, Pusat Harapan Pekerja Migran menyurvei 403 perempuan migran yang bekerja di Pusat Dukungan Keluarga Multikultural, Pusat Panggilan Danuri, dan Pusat Konseling Asing.

Dalam hal diskriminasi (respon ganda), gaji menjadi alasan diskriminasi tertinggi dengan 86,8%, diikuti oleh peluang promosi sebesar 41,6% dan pengakuan karir sebesar 38,2%.

Poin ketidakpuasan di dalam pekerjaan adalah 23,1% untuk migran perempuan yang memiliki pengalaman kerja kurang dari satu tahun dan 35,9% untuk migran perempuan yang memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun.