카테고리: Indonesia

Pemerintah Korea Mengundur Penghentian GSOMIA

9876

Pada 22 November 2019, pemerintah mengumumkan pengunduran keputusan untuk menghentikan General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) yang diumumkan ke Jepang pada Agustus 2019.

Keputusan itu dibuat pada 23 November 2019 pukul 00 atau 6 jam sebelum GSOMIA berakhir.

Selain itu, istana juga menyarakan bahwa selama dialog mengenai kebijakan ekspor impor antara Korea dan Jepang, pemerintah akan menghentikan sementara prosedur komplain WTO untuk 3 buah kebijakan ekspor Jepang.

Pengunduran penghentian GSOMIA dengan ketentuan bisa menyelesaikan masalah ekspor.

Selain itu pemerintah Jepang juga mengumumkan bahwa Jepang akan mengadakan dialog antara pemimpin dan perdana menteri kedua negara mengenai masalah ekspor.

Akan tetapi pemerintah hepang menyatakan bahwa penghentian GSOMIA adalah kebijakan Korea Selatan dan regulasi ekspor tidak ada hubungannya dengan GSOMIA.

 

계속 읽기 “Pemerintah Korea Mengundur Penghentian GSOMIA”

Jumlah Penduduk Migran di Korea Melebihi 2 Juta Orang

integration-1777547_960_720

Jumlah penduduk migran di Korea Selatan mencapai lebih dari 2 juta orang untuk pertama kalinya di tahun 2018. Penduduk migran tersebut termasuk pekerja migran dan wanita migran.

Menurut ‘Laporan Penduduk Migran di Pemerintah Lokal pada Tahun 2018’ yang dikeluarkan oleh Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan, jumlah penduduk migran pada November 2018 mencapai 2.054.621 orang atau 4% dari jumlah penduduk Korea Selatan yang berjumlah 51.629.512 orang.

Jumlah penduduk migran juga melesat dengan cepat dari 1.711.000 orang di tahun 2015 menjadi 1.764.600 orang di tahun 2016 serta 1.861.084 orang di tahun 2017 atau meningkat sebesar 10,4% (193.537 orang).

Kewarganegaraan penduduk migran tersebut adalah WN Tiongkok keturunan Korea sebanyak 531.263 orang (32,2%), Tiongkok sebesar 215.367 orang (13%), Vietnam sebesar 169.177 orang, Thailand sebesar 151.104 orang, Amerika Serikat sebesar 66.003 orang. Uzbekistan sebesar 57.998 orang, Filipina sebesar 47.532 orang, Kamboja sebesar 45.144 orang, Indonesia sebesar 38.890 orang, dan Nepal sebesar 37.346 orang.

계속 읽기 “Jumlah Penduduk Migran di Korea Melebihi 2 Juta Orang”

Jumlah Kelahiran Bayi di Keluarga Multikultur Tertinggi Sepanjang Sejarah

Jumlah kelahiran bayi keluarga multikultural mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 5,5% dari jumlah kelahiran bayi pada tahun 2018.

Pada 6 November 20119, Badan Pusat Statistik Nasional merilis data kelahiran bayi pada tahun 2018. Jumlah kelahiran bayi di keluarga multikultural adalah 18.079 bayi dari 326.822 bayi.

Wanita migran yang melahirkan bayi di keluarga multikultural berasal dari Vietnam (35,6%), Tiongkok (20,8%), dan Filipina (6,9%).

Jumlah pernikahan keluarga multikultural adalah 1.856 buah (8,5%) dari 23.773 pernikahan di tahun 2019. Jumlah pernikahan semakin menurun tetapi persentase pernikahan multikultural tercatat paling tinggi setelah tahun 2011 (9,2%).

계속 읽기 “Jumlah Kelahiran Bayi di Keluarga Multikultur Tertinggi Sepanjang Sejarah”

Pemerintah Korea Telah Memberikan Panduan Waktu Kerja 52 Jam Bagi UKM

5555

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa kebijakan waktu kerja 52 jam bagi pekerja akan diperluas ke perusahaan yang memiliki jumlah pekerja di bawah 300 orang.

Pada 18 November 2019, Ministry of Employment and Labor (MOEL) menyatakan telah memberikan waktu yang cukup kepada UKM agar UKM memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri  memberlakukan kebijakan waktu kerja 52 jam per minggu sehingga pemerintah akan memberlakukan ‘waktu lembur khusus’ di luar kewajiban waktu kerja 52 jam per minggu.

Walaupun MOEL menyatakan bahwa pemerintah telah mengizinkan adanya waktu lembur khusus hanya di saat adanya bencana alam. Akan tetapi pemerintah akan memberlakukan waktu lembur khusus ini pada keadaan lainnya seperti kenaikan beban kerja sementara.

Para buruh langsung beraksi terhadap keputusan pemerintah.

Korean Confederation of Trade Union (KCTU) memberikan pernyataan dan mengkritisi bahwa “pemerintah tidak mau memberikan UMR sebesar 10.000 KRW dan juga mengurangi beban waktu kerja.” Federation of Korean Trade Unions (FKTU) juga mengkritisi dan menolak kebijakan waktu kerja 52 jam.

계속 읽기 “Pemerintah Korea Telah Memberikan Panduan Waktu Kerja 52 Jam Bagi UKM”

Asuransi Kesehatan Nasional Naik 3,2% atau 3.653 KRW Bagi Pekerja

2585

Jumlah premi asuransi kesehatan nasional bagi pekerja akan meningkat sebesar 3.653 KRW menjadi 116.018 KRW per bulan terhitung mulai Januari 2020.

Premi warga lokal (pribadi) akan naik sebesar 2.800 KRW menjadi 89.867 KRW.

Pada 16 November 2019, Ministry of Health and Welfare (MOHW) mengumumkan rencana amandemen Undang-undang Asuransi Kesehatan Nasional.

Menurut amandemen tersebut, kenaikan premi di tahun 2020 adalah 3,2% atau lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 3,49%.

MOHW akan mengamandemen UU hingga 9 Desember 2019 sebelum mengimplementasikannya pada 1 Januari 2020.

계속 읽기 “Asuransi Kesehatan Nasional Naik 3,2% atau 3.653 KRW Bagi Pekerja”

Peringatan Wabah Flu

influenza-156098_1280

Pada 15 November 2019, Korea Centers for Disease Control and Prevention  (KCDC) mengeluarkan peringatan wabah flu di Korea Selatan.

KCDC memperingatkan masyarakat untuk mendapatkan vaksin flu, mencuci tangan, dan juga menutup mulut saat batuk.

Ibu hamil, anak-anak berusia 6 bulan s/d 12 tahun, serta manula wajib untuk mendapatkan vaksin flu di bulan November.

Jika peringatan wabah flu dikeluarkan, grup beresiko tinggi dapat menerima resep obat anti visur tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan grup beresiko tinggi adalah anak-anak di bawah 9 tahun, ibu hamil, manula di atas 65 tahun, dan juga pasien dengan imunitas rendah.

계속 읽기 “Peringatan Wabah Flu”

Larangan Pernikahan Internasional Jika Pernah Terkena Kasus Kekerasan Domestik atau Seksual

portugal-1816896_960_720

Pada 22 November 2019, pemerintah Korea telah merumuskan kebijakan terpadu terkait dengan keamanan bagi wanita migran.

Pernikahan internasional akan sulit untuk dilaksanakan apabila WN Korea pernah terlibat kasus kekerasan yang terkait dengan kekerasan domestik, pembunuhan, perampokan, atau kekerasan seksual.

Undang-undang imigrasi juga akan direvisi terkait dengan visa pasangan yang berkewarganegaraan asing pada awal tahun 2020.

Pemerintah juga akan mengembangkan ‘aplikasi berbagai bahasa 112’ hingga pertengahan tahun 2020 dalam 13 bahasa untuk mempermudah wanita migran melaporkan kekerasan domestik kepada kepolisian setempat.

Kebijakan naturalisasi wanita migran yang pernah terkena kekerasan domestik juga diperbaiki.

Sebelumnya, wanita migran cukup menyerahkan ‘dokumen pembuktian tidak bersalah’, tetapi ke depannya akan diubah menjadi ‘dokumen pembuktian bahwa selama pernikahan, pasangan tidak bisa memberikan kehidupan pernikahan yang normal’.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai macam bantuan dan merazia agensi pernikahan ilegal melalui informasi dan konseling pernikahan.

계속 읽기 “Larangan Pernikahan Internasional Jika Pernah Terkena Kasus Kekerasan Domestik atau Seksual”