Pengecualian Imigran dari Bantuan Bencana Darurat Merupakan Pelanggaran Kesetaraan HAM

Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Seoul dan Provinsi Gyeonggi telah melakukan diskriminasi karena mengecualikan penduduk migran dari pemberian dana bantuan bencana darurat.

Pada 11 Juni 2020, Komisi HAM meminta Walikota Seoul Park Won-soon dan Gubernur Gyeonggi Lee Jae-myeong untuk tidak mengecualikan penduduk migran dari pemberian dana bantuan bencana darurat.

Komisi HAM juga mengatakan bahwa saat ini penduduk migran juga harus melakukan swakarantina dan pembatasan sosial karena berada di dalam wilayah Republik Korea Selatan sesuai dengan kewajiban sipil mereka. Tidak ada alasan untuk memperlakukan mereka secara berbeda dengan warga negara Korea Selatan lainnya. Pengecualian pemberian dana bantuan bencana darurat akan memperburuk kualitas hidup penduduk migran dan mengurangi efek pemulihan kerusakan di masyarakat.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중